Sumber daya alam belum mampu sejahterakan masyarakat di SumselWakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz, Rabu (24/4) (Antara News Sumsel/Aziz Munajar/19)

CATATANJURNALIS.COM – Sumber daya alam yang melimpah ternyata belum mampu menyejahterakan masyarakat, bahkan menjadi kantung-kantung kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir di Palembang, Rabu, mengatakan kabupaten/kota yang termasuk kantung kemiskinan di Sumsel tapi memiliki sumber daya alam cukup d iantaranya Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Banyuasin.

"Sumsel masih menjadi provinsi dengan tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata nasional, ini yang harus digaris bawahi, artinya nasib rakyat di sumsel tidak boleh lebih buruk dari rata-rata nasional," ujar Hafisz Tohir setelah Musrenbang Provinsi Sumsel.

Menurutnya sumber daya alam tidak berefek terhadap kesejateraaan masyarakat sekitar akibat menurunnya nilai tukar sawit dan karet membuat angka pengangguran sulit dikurangi serta daya beli masyarakat semakin melemah.

Realita tersebut, menurut dia, menggambarkan perlunya kerja keras Pemprov Sumsel ketika ingin menurunkan angka kemiskinan dari 12,06 persen pada 2018 menjadi satu digit dalam dua tahun ke depan, namun akan menjadi mudah jika pemerintah provinsi dan kabupaten memperkuat pembangunan dari pedesaan melalui hilirisasi industri.

"Buat industri-industri kecil di pedesaan dan pinggiran kota yang menjadi basis kemiskinan, jika sumber daya alam ternyata tidak cukup mengentaskan kemiskinan maka harus diperkaya lagi dengan hilirisasi," kata Hafisz Tohir.

Pemerintah pusat telah menggelontorkan Rp70 triliun lebih dana desa untuk mendongkrak desa agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan memanfaatkan potensi setempat, di sisi lain pemerintah terus ikut menopang pembangunannya.

"Hal paling penting adalah di mana kantung-kantung kemiskinan maka di situlah pembangunan kemanusiaan harus didahulukan," lujarnya.

Hafisz Tohir mengatakan pembangunan tersebut tidak harus selalu berupa fisik, pembangunan haruslah dapat dimanfaatkan masyarakat setempat sesuai kebutuhan, bukan diseragamkan semua wilayah, tetapi setidaknya pembangunan yang paling dasar seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja perlu didahulukan.

Ia mendukung ide Musrenbang Sumsel yang menginginkan semua anggaran harus bermuara kepada kesejahteraan rakyat, efektif mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Semua kegiatan pembangunan ujungnya harus bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan IPM," katanya.

Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *